EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN REALITA 

• Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Hukum

Pada era global pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan

tuntutan kebutuhan pasar yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi 

semacam itu, produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu 

pada keinginan pemerintah, karena tuntutan pasar. Tuntutan kebutuhan 

ekonomi telah mampu menimbulkan perubahan-perubahan yang amat 

fundamental baik dalam hal fisik maupun sosial politik dan budaya yang mapu 

melampaui pranata-pranata hokum yang ada. Produk hukum yang ada lebih 

meangarah pada upaya untuk memberi arahan dalam rangka menyelesaikan 

konflik yang berkembang dalam kehidupan ekonomi.

Pembangunan hukum yang tertuju pada kehidupan perekonomian saat 

ini harus mampu mengarah dan memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang 

diharapkan mampu memperlancar roda dinamika ekonomi dan pembangunan 

yang tidak melepaskan diri dari sistem demokrasi ekonomi dengan 

mengindahkan akses rakyat untuk mencapai efisiensi dan perlindungan 

masyarakat golongan kecil.

Adam Smith (1723-1790) melahirkan ajaran mengenai Keadilan 

(justice), yang menyatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi 

dari kerugian (the end of justice is to secure from injury). Ajaran Smith 

tersebut menjadi dasar hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum 

dan ekonomi, dan antara ekonomi dengan politik mempunyai hubungan yang 

erat, dan kemudian dikenal dengan istilah ekonomi-politik (political economy).

Adapun salah satu tujuan dari ekonomi-politik adalah menyediakan sejumlah 

daya bagi negara atau pemerintah agar mampu menjalankan berbagai tugas 

dan fungsinya dengan baik, dimana ekonomi-politik berusaha untuk 

merumuskan bagaimana memakmurkan rakyat dan pemerintah sekaligus. 

Dalam era global eksistensi hukum dipandang penting, karena 

perubahan di berbagai bidang menuntut adanya norma atau rule of law dapat 

memberikan arahan pada cita-cita mulia sebagaimana pertama kali ide 

liberalisasi perdagangan lahir yang menghendaki adanya pemerataan ekonomi 

dan mensejahterakan masyarakat dunia yang selama ini dianggap tidak adil 

akibat praktik kolonialisme. 

David M. Trubek (Guru Besar dari University of Wisconsin) menyatakan 

bahwa “rule of law” merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan 

ekonomi dan akan memberikan dampak yang luas bagi “reformasi” sistem 

ekonomi di seluruh dunia, yang berdasarkan pada teori apa yang dibutuhkan 

untuk pembangunan dan bagaimana peranan hukum dalam perubahan 

ekonomi.

Pentingnya dikaji kembali teori hukum sebagai dasar dalam 

pembangunan dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi tidak lain 

karena secara umum pelaku ekonomi dalam memandang kegiatan 

perekonomian hanya pada pendekatan satu sisi saja, hal tersebut dapat dilihat 

pada kebijakan yang diterapkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan 

Bank Dunia (World Bank), dirasakan telah mengakibatkan kebijakan ekonomi 

menjadi tidak terkontrol yang kemudian terjadinya market shock. Liberalisasi 

pasar keuangan tanpa disertai peraturan hukum yang efektif dan memadai 

akan menyebabkan terjadinya instabilitas ekonomi dan dapat memicu suku bunga tinggi yang pada gilirannya akan menyulitkan sektor riil dan pelaku 

ekonomi menengah ke bawah. 

Selanjutnya Trubek juga menyatakan bahwa pada saat ini setiap 

negara membutuhkan suatu upaya yang sistematis untuk memahami 

keterkaitan antara hukum, sosial, ekonomi dan politik, jika tidak bisa dilakukan 

secara komprehensif, konsistensi dan koherensi, akan berdampak pada 

terjadinya krisis hukum (crisis of law).

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, jika dikaitkan dengan dengan 

kondisi di Indonesia, landasan hukum yang digunakan dalam pembangunan 

ekonomi perlu dikaji kembali, dimana dalam memerankan hukum untuk 

pembangunan ekonomi Indonesia ke depan hukum tidak saja bersifat formalis 

akan tetapi hukum harus dibuat secara sistematis dan komprehensif (in 

concert) agar mempunyai arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan apa yang 

akan dicapai dan instrumen yang digunakan untuk dapat mencapainya. Hal 

tersebut sejalan dengan analisis The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Burg’s menyatakan bahwa ada 2 (dua) unsur kualitas dari hukum yang 

harus dipenuhi agar sistem ekonomi dapat berfungsi dengan maksimal, yakni :

• Stabilitas (stability), dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing;

•  Meramalkan/Memprediksi (predictability), berfungsi untuk memprediksi akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya akan menjadi sangat penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial dan tradisional.  

• Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Realita

Terpuruk di tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami masa dimana titik kestabilan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah. Krisis moneter yang menghantam hampir di semua negara asia pasifik menyebabkan kestabilan ekonomi dunia sedikit terganggu. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami dampak sangat parah pada bidang ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi selama satu dasawarsa terakhir ternyata hanya menyisakan ketimpangan ekonomi yang begitu tajam. Fundamental ekonomi Indonesia dinilainya makin rapuh. Sehingga pada akhir pemerintahan SBY basis ekonomi yang berorientasi pada broad-based economy yang memprioritaskan pada komoditas ekspor ternyata tidak mampu memberikan surplus ekonomi.

Dengan lahirnya globalisme, Indonesia dipaksa untuk terjun ke dalam PERDAGANGAN BEBAS akibatnya pasar tradisional pun terancam dikarenakan banyaknya perusahaan asing yang mendirikan swalayan-swalayan ternama sehingga masyarakat lebih tertarik untuk pergi ke swalayan tersebut dibandingan pasar tradisional yang sudah ada sekian lamanya. 

Tetapi bukan Indonesia namanya jika tidak ada ketimpangan sosial karena hasil dari sistem ekonomi yang bobrok. Lihat bagaimana sistem yang dipakai sekarang, kalau dulu kita dikenalkan dalam sejarah bahwa Indonesia dalam melakukan PERDAGANGAN melakukan barter, namun sekarang, semua itu tergantikan oleh sistem perdagangan yang menjual negara demi uang.